JURNNAL HUKUM MALAHAYATI

Kedudukan Laki-Laki Dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah); Implementasi Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan/Usaha Tambak Udang Yang Belum Memiliki Izin Lingkungan, Analisis Perubahan Masalah Sosial Menjadi Masalah Hukum Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana; Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Dan Luka Berat; Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampuan (Curatele) Atau Perwalian Oleh Isteri Sah Terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk); Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Koperasi Unit Desa Bima Utama Dengan CV. Dasanah; Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/Pn.Tjk); Analisis Yuridis Kedudukan Fatwa Mui Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia (Studi Kasus Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Di Kota Bandar Lampung)

Jurnal Hukum Malahayati

Edisi special tentang berian hak asuh anak (hadhanah) dalam perkara perceraian; peran dan fungsi badan pengawas pemilu (bawaslu); implementasi pembagian harta waris menurut adat lampung; praktek jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata ; gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) fungsi dan peranan badan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan (tinjauan kritis terhadap perjalanan demokrasi di indonesia); analisis pelaksanaan peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengmis; penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan

ISSN 2775-8982 (Print)     ISSN 2775-8974 (Online)

Jurnal Hukum Malahayati

Edisi special tentang berian hak asuh anak (hadhanah) dalam perkara perceraian; peran dan fungsi badan pengawas pemilu (bawaslu); implementasi pembagian harta waris menurut adat lampung; praktek jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata ; gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) fungsi dan peranan badan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan (tinjauan kritis terhadap perjalanan demokrasi di indonesia); analisis pelaksanaan peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengmis; penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan

ISSN 2775-8982 (Print)     ISSN 2775-8974 (Online)

Jurnal Hukum Malahayati

Edisi special tentang berian hak asuh anak (hadhanah) dalam perkara perceraian; peran dan fungsi badan pengawas pemilu (bawaslu); implementasi pembagian harta waris menurut adat lampung; praktek jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata ; gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) fungsi dan peranan badan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan (tinjauan kritis terhadap perjalanan demokrasi di indonesia); analisis pelaksanaan peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengmis; penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan

ISSN 2775-8982 (Print)     ISSN 2775-8974 (Online)

Jurnal Hukum Malahayati

Edisi special tentang berian hak asuh anak (hadhanah) dalam perkara perceraian; peran dan fungsi badan pengawas pemilu (bawaslu); implementasi pembagian harta waris menurut adat lampung; praktek jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata ; gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) fungsi dan peranan badan perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan (tinjauan kritis terhadap perjalanan demokrasi di indonesia); analisis pelaksanaan peraturan daerah tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengmis; penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan

ISSN 2775-8982 (Print)     ISSN 2775-8974 (Online)