Analisis Yuridis Kedudukan Fatwa Mui Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Kasus Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella di Kota Bandar Lampung)

Eva Yuliana, Tubagus Muhammad Nasarudin, Andre Febian Perdana

Sari


Fatwa merupakan jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah. Fatwa dikeluarkan oleh MUI sebagai suatu keputusan tentang persoalan yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat islam di Indonesia. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yaitu Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR). Vaksin MR yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak luput dari pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini di latar belakangi bahwa vaksin MR mengandung zat babi yang hukumnya haram di kalangan masyarakat muslim. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris yang bersifat eksploratif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Fatwa MUI dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama, sehingga dalam kehidupan umat islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi mengikat secara agama semata.


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


Busroh, Muhammad Erwin & Firman Freaddy. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung : PT. Refika Aditama.

Kansil,C.S.T. 2008. Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta :Rineka Cipta.

Amin, Ma’ruf. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam. Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.

Hidayat. 2008. Pengantar Ilmu Kesehatan Anak. Yogyakarta: Salemba Medika.

Mukhtie Fadjar, Abdul. 2016. Sejarah, Elemen, dan Tipe Negara Hukum. Malang :Setara Press.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung :Penerbit Citra Aditya Bakti.

Mertokusumo, Sudikno. 1973. Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942. Jakarta : PT. Gunung Agung.

Marbun BN. 2004. Kamus Hukum Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Fajri, EmZul & Ratu Aprillia Senja. 2006. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan. Jakarta :Sinar Grafika.

Riyanto, Astim. Teori Konstitusi, Bandung: Yapemdo, 2000.

Adams, Wahiduddin. Pola Penyerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan 1975-1997. Jakarta : Program Pasca sarjana UIN

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/ulum/article/download/1305/1398

https://www.google.com/search?q=makalah+tentang+ketatanegaraan&oq=makalah+tentang+ketatanegaraan&aqs=chrome..69i57j35i39l2j0i131i433l3j46i131i433l2.14623j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1016051004-2-BAB%201.pdf

UUD 194

UU No 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal




DOI: https://doi.org/10.33024/jhm.v3i2.7016

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.