ABSTRACT

DHF surveillance is a process of continuously monitoring the situation of DHF and conditions that influence the increase and transmission of the disease so that control measures can be taken efficiently and effectively. This study aims to describe the implementation of DHF surveillance in Sabu Raijua District. This type of research is qualitative with in-depth interview techniques. Participants in the study were 5 surveillance officers who were taken by purposive sampling technique. The main research instrument is the researcher assisted by in-depth interview guidelines. The research results show that from the input component, there are still obstacles, namely inadequate human resources, lack of training related to DHF surveillance, and delays in disbursing funds. In the process component, there are obstacles in reporting DHF surveillance data and limitations in interpreting DHF surveillance data. The output component still needs to be considered, namely the dissemination of information is not comprehensive and the feedback received is not optimal

Keywords : DHF, Surveillance System

ABSTRAK

Surveilans DBD adalah proses pemantauan secara terus-menerus tentang situasi DBD dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit tersebut agar dapat dilakukan tindakan pengendalian secara efisien dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pelaksanaan surveilans DBD di Kabupaten Sabu Raijua. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Partisipan dalam penelitian berjumlah 5 orang petugas surveilans yang diambil dengan teknik purposive sampling. Instrumen utama penelitian adalah peneliti dibantu dengan pedoman wawancara mendalam. Hasil penelitian diketahui bahwa dari komponen input, masih ada kendala yaitu SDM yang belum memadai, belum adanya pelatihan terkait surveilans DBD, dan keterlambatan pencairan dana. Komponen proses, terdapat hambatan dalam pelaporan data surveilans DBD dan keterbatasan interpretasi data surveilans DBD. Komponen output, masih perlu diperhatikan yaitu diseminasi informasi belum menyeluruh dan belum maksimalnya umpan balik yang diterima.

Kata Kunci: DBD, Sistem Surveilans

Amiruddin, R. (2013). Surveilans Kesehatan Masyarakat (Cetakan Pe). IPB Press.

Anggraini, R. D., W, C. U., & W.K, B. (2016). Evaluasi Sistem Surveilans Campak Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Jurnal Wiyata, 3(2), 174–186.

Arwanti, D., Sabilu, Y., & Ainurrafig. (2016). Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi Di Puskesmas Se-Kota Kendari Tahun 2016. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsyiah, 7.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua. (2022). Profil Kesehatan Sabu Raijua 2022. In Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua. Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT. (2021). Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2011 Dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ghozali, J. A. Al. (2016). Evaluasi Kegiatan Surveilans Epidemiologi Di Pelabuhan Dalam Upaya Pencegahan Wabah Flu Burung. The Indonesian Journal of Public Health, 2(1), 99–109.

Hariyana, B. (2007). Pengembangan Sistem Informasi Surveilans Epidemiologi Demam Berdarah Dengue Untuk Kewaspadaan Dini dengan SIG di Wilayah Dinas Kesehatan Jepara. Universitas Diponegoro.

Janna, A. N., Arsin, A., & Ansariadi. (2012). Gambaran Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi Malaria Di Kabupaten Mamuju Utara. 1–18.

Kemenkes RI. (2011). Modul Pengendalian Demam Berdarah Dengue (pp. 17–23). Kementerian Kesehatan Repubik Indonesia.

Kemenkes RI. (2014). Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan. In Permenkes RI No. 45 Tahun 2014 (pp. 1–27). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Kemenkes RI. (2016). Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan 3M Plus dan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik. In Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://www.kemkes.go.id/article/view/16121400002/kemenkes-keluarkan-surat-edaran-pemberantasan-sarang-nyamuk-dengan-3m-plus-dan-gerakan-1-rumah-1-jum.html

Kemenkes RI. (2017). Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue Di Indonesia. In Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan Repubik Indonesia.

Kemenkes RI. (2020). Profil Kesehatan Indonesia 2020. In Profil Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Republik Indonesia.

Kepmenkes RI. (2003). Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan. In Keputusan Menteri Kesehatan Rebublik Indonesia Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Mufidz, M. (2016). Evaluasi Input Sistem Surveilans Demam Berdarah Dengue Di Dinas Kesehatan Kab. Tegal. Unnes Journal of Public Health, 5(2), 156–166.

Mulyawan, H., Trisnantoro, L., & Zaenab, S. N. (2012). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Di Dinas Kesehatan (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2011). Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 1(3), 144–153.

Ngebu, W. D., Sintaasih, D. K., & Subudi, M. (2018). Pengaruh Kompetensi Dan Penempatan Pegawai Terhadap Kepuasan Dan Kinerja Pegawai. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 7(12), 2555–2570. https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i12.p05

Parmi, & Daleng, R. H. (2020). Evaluasi Program Surveilans Di Puskesmas Ampana Barat Kabupaten Tojo Una-Una. Jurnal Ilmiah Kesmas IJ (Indonesia Jaya), 20(2), 73–79.

Pascawati, N. A., Susanto, N., Rosdewi, N. N., & Rusyani, Y. Y. (2022). Efektivitas Pelatihan Sistem Surveilans bagi Alumni dengan Metode Online di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Forum Ilmiah KesMas Respati, 2(2), 107–118.

Siswanto, & Usnawati. (2019). Epidemiologi Demam Berdarah Dengue (1st ed.). Mulawarman University Press. https://joim.ub.ac.id/index.php/joim/article/view/31

WHO. (2012). Global Strategy For Dengue Prevention And Control 2012-2020. World Health Organization. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9789241504034_eng.pdf

Widyantari, N. W. S., Kardiwinata, M. P., & Suariyani, N. L. P. (2018). Evaluasi Surveilans Demam Berdarah Dengue Di Kabupaten Bangli Tahun 2017. Archive of Community Health, 5(1), 33–42.