Kedudukan Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)

Agung Ayu Shinta Sari, Lintje Anna Marpaung, Risti Dwi Ramasari

Sari


Abstrak:Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan yang mana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Perkawinan merupakan hak dasar yang dilindungi oleh HAM, dimana setiap orangboleh melaksanakanya, dengan ketentuan dan persyaratan yang dianggap patut olehmasyarakat.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status laki laki yangmelaksanakan perkawinan nyentana, serta, mengetahui hak waris dalam perkawinannyentana.Hasil penulisan ini adalah. Status laki laki dalam sistem perkawinan nyentana di Baliadalah sebagai penerus keturunan pada keluarga istri, yang pada dasarnya berstatus memiliki hak dankewajiban yang sama dengan laki laki pada umumnya pada keluarga tersebut. Hak dankewajiban tersebut sebagaimana layaknya Kepala Keluarga pada umumnya. Hak warisdalam perkawinan Nyentana dapat dikatakan hapus hak waris dari keluarga lakin laki,karena laki laki yang melakukan perkawinan nyentana memiliki hak dan kewajiban sebagaipenerus keturunan pada keluarga istri

Kata Kunci :Hukum Adat, Perwarisan, Sistem Perkawinan

 


Teks Lengkap:

PDF

Referensi


DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

Wayan P.Windia. 2006. Pengantar Hukum Adat Bali. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Wayan P Windia dkk. 2008. Perkawinan Pada Gelahang di Bali. Udayana University Press, Denpasar

Wayan P. Windia. 2013.Hukum Adat Bali dalam Tanyajawab. Udayana University Press, Denpasar

Yulia. 2016. Buku Ajar Hukum Adat. Unimal Press, Aceh

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

C. SUMBER LAINNYA :

Anggraini, P. M. R., & Gunawijaya, I. W. T. (2020). HUKUM ADAT KEKELUARGAAN DAN KEWARISAN DI BALI. Pariksa, 2(1).

Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(1)




DOI: https://doi.org/10.33024/jhm.v3i2.3858

Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.