Panduan Penulisan
Vaksinasi Upaya Komunitas Covid-19 Untuk Mencapai Kepatuhan Hukum Desa Kemang Manis
Sari
Setelah menemukan vaksin oleh banyak semua Negara dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Rekomendasi agar negara-negara tersebut memvaksinasinya secara batch. Indonesia telah memasukkannya ke dalam peraturan tertulis melalui Perpres 99 dan Permenkes 2020 pada tahun 2020. Namun dalam hal ini terdapat kelebihan (dari kelompok yang patuh) dan kerugian (dari kelompok yang tidak patuh), meskipun Ini adalah langkah positif untuk memperbaiki. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan hak warga negara untuk mematuhi hukum.(obey the law) saat menerima Vaksin covid19. Kemudian di menanggapi dengan kebijakan ini, banyak kelompok masyarakat yang menolak/tidak mengikuti anjuran vaksinasi yang dibenci penulis. meskipun hal ini harus disambut baik oleh masyarakat dan secara sadar dan adil berpartisipasi dalam mematuhi saran ini untuk memperbaiki situasi. Karena kekhawatiran tentang vaksin yang disediakan pemerintah saat ini (Sinovac), nilai efikasinya hanya 65% selama klinis uji di Indonesia, yang melanggar hukum.Tetapi, hal ini kekal harus dianggap sebagai upaya dan kontribusi partisipasi dan kerjasama masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 (kemudian direvisi menjadi Peraturan Presiden Edisi 14, 2021), memutus mata rantai distribusi.
Kata kunci: vaksinasi massal, taat hukum, Covid19.
ABSTRACT
After several countries developed vaccines, Visit WHO (World Health Organization) various execution country mass Vaccination. Indonesia issued President Regulation Number 99/2020 and the Ministry of Health 2020 to include That's in written regulations. However, in this case, there is advantages (Team from Legal Compliance) and disadvantages (From the Legal Compliance Team), although this is a positive step for improvement. In the study, the descriptive research methods were used to describe Citizens' right to obey the law when they receive Covid 19 vaccine. So in response To this policy, many community groups refused/did not comply with Vaccination recommendations, which Even makes me regret that this should have been a good thing. The public participates and adheres to these recommendations consciously and fairly to improve the situation. The author is able to fight the law because based on the vaccine version provided by the current government (Sinovac), when in clinical trials in Indonesia, the efficacy value is only 65%. However, along with community participation in breaking the chain of Presidential Regulation Number 99 of 2020, this has not yet materialized., then the amendment of Presidential Regulation No. 14 of 2021.
Keywords: Massive vaccination, Obey the law, Covid19
Kata Kunci
Teks Lengkap:
Download ArtikelReferensi
“Achmad Ali, S. H., & Wiwie Haryani, S. H. (2014). Sosiologi hukum: kajian empiris terhadap pengadilan. Kencana.”
“Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum
Di Indonesia. Soumatera Law Review, 1(1), 112–132.”
“CNN. (2021). Ahli Ungkap Keamanan Vaksin Sinovac RI Efikasi 65,3 Persen. Cnnindonesia. cnnindonesia.com/teknologi/20201223082226-199-585488/ahli-ungkap-keamanan- vaksin-sinovac-ri-efikasi-653-persen”
“Gillon, S. M. (2003). The American paradox: A history of the United States since 1945. Houghton
Mifflin.”
“Hafidzi, A. (2020). Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam
Pandangan Maqashid Al-Syariah. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam,
(2), 209–218.”
“Herring, J. (2020). Criminal Law Concentrate: Law Revision and Study Guide. Oxford University Press.”
“Julaiha, H. (2020). Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas IB dalam peniadaan Mut’ah pada putusan perkara cerai talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim.”
“Kristini, T. D. (2008). Faktor-faktor risiko kualitas pengelolaan vaksin program imunisasi yang buruk di unit pelayanan swasta (studi kasus di Kota Semarang). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.”
“Mashabi, S. (2021). Update: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang.
Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/17215171/update- tambah-6389-jumlah-kasus-covid-19-di-indonesia-1392945-orang?page=all”
“Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). PELINDUNGAN HUKUM ATAS VAKSIN COVID-19 DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA PEMENUHAN VAKSIN DALAM MEWUJUDKANNEGARA KESEJAHTERAAN. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 17(1), 35–47.”
“Prastyowati, A. (2020). Mengenal Karakteristik Virus SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit COVID-19
Sebagai Dasar Upaya Untuk Pengembangan Obat Antivirus Dan Vaksin. Biotrends, 11(1), 1–
”
“Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 10(1), 61–84.”
“Thoreau, H. D., & MacLeish, A. (2001). Civil disobedience. Virginia Tech.”
“Tunick, M. (2019). Texting, Suicide, and the Law: The Case Against Punishing Michelle Carter. Routledge.”
“Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya
Negara Hukum Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26–53.”
“WHO. (2020). Situation by Country, Territory & Area Covid-19. Covid19.Who. https://covid19.who.int/table”
“Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik.
Media Nusa Creative (MNC Publishing).”
“Yuningsih, R. (2020). UJI KLINIK CORONAVAC DAN RENCANA VAKSINASI COVID-19 MASSAL DI INDONESIA. Info Singkat : Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategies, XII(16).”
DOI: https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i7.4956
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Disponsori oleh : Universitas Malahayati Lampung dan DPW PPNI Lampung
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
